Sebuah laporan PBB menyebutkan bahwa militer Myanmar telah mengimpor persenjataan dan bahan baku untuk memproduksi senjata senilai setidaknya satu miliar dolar sejak kudeta 2021.
Pelapor khusus PBB mengenai situasi hak asasi manusia di Myanmar, Thomas Andrews, merilis laporan tersebut pada Rabu (17/05/2023) di markas besar PBB di New York.
Laporan itu menyatakan militer Myanmar yang berkuasa melakukan transaksi dengan sejumlah perusahaan dan jaringan di Rusia, Cina, Singapura, India, dan Thailand. Disebutkan bahwa di Rusia, Cina, dan India, entitas milik pemerintah ikut terlibat.
Laporan itu mencakup transaksi yang dilakukan sejak kudeta pada Februari 2021 hingga Desember tahun lalu.
Andrews menyampaikan kepada wartawan bahwa militer menggunakan senjata yang diimpor itu untuk menyerang rakyat Myanmar. Ia menyebut pihak yang terlibat dalam perdagangan itu sebagai jaringan senjata internasional yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar.
Andrews meminta negara-negara anggota PBB agar sepenuhnya melarang penjualan senjata kepada junta Myanmar.
Ia juga menyerukan sanksi terkoordinasi atas penyalur senjata dan sumber mata uang asing guna memastikan agar militer tidak dapat membeli senjata atau bahan bakar jet.