Senin (15/05/2023), tepat 51 tahun Okinawa, dikembalikan ke Jepang dari pemerintahan Amerika Serikat, AS, pascaperang.
Provinsi di Jepang selatan itu berada di bawah pemerintahan AS selama 27 tahun hingga 15 Mei 1972. AS mengambil kendali pulau itu pada 1945 setelah Pertempuran Okinawa, salah satu perang darat paling sengit yang terjadi pada tahap akhir Perang Dunia Kedua.
Banyak orang di Okinawa berpendapat mereka masih menanggung beban yang tidak seharusnya dari kehadiran militer AS. Provinsi itu menjadi tempat bagi sekitar 70 persen dari seluruh fasilitas militer AS di Jepang, meskipun luas provinsi itu kurang dari satu persen total wilayah daratan Jepang.
Warga terus menghadapi sejumlah masalah dari pangkalan militer AS, termasuk kebisingan pesawat dan aksi kriminal berulang kali yang dilakukan oleh tentara AS.
Bertolak belakang dari masalah ini, Jepang berencana membangun lebih banyak fasilitas Pasukan Bela Diri, SDF Jepang di provinsi itu guna memperkuat kapabilitas pertahanan di kepulauan Jepang barat daya.
Tahun lalu diumumkan, Jepang akan mengerahkan sejumlah unit rudal di pulau utama Okinawa dan pulau paling barat, Yonaguni, yang berjarak lebih dari 100 kilometer dari Taiwan. SDF juga akan membuka kamp baru di Pulau Ishigaki pada Maret.
Ditambahkan, pemerintah tampaknya mempertimbangkan pengerahan rudal "stand off" yang mampu melakukan serangan lebih jauh. Para pejabat menjelaskan senjata semacam itu bisa digunakan untuk melakukan serangan balasan terhadap musuh.
Namun, rencana itu meningkatkan kekhawatiran di antara warga setempat yang cemas wilayah mereka menjadi sasaran musuh.