Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun, mendesak negara-negara G7 untuk mengeluarkan pesan kuat dalam KTT mendatang guna memotong aliran dana ke militer Myanmar yang terus menggencet warga negaranya.
Dubes Kyaw Moe Tun berbicara kepada NHK dalam wawancara menjelang KTT G7. Ia ditunjuk sebagai Duta Besar Myanmar untuk PBB sebelum angkatan bersenjata negaranya melakukan kudeta pada Februari 2021. Dirinya tetap menduduki jabatannya setelah kudeta tersebut dan meneruskan protes terhadap opresi militer.
Kyaw Moe Tun mengutarakan perasaan krisis terhadap situasi di negaranya, dengan mengatakan pihak militer terus melakukan pelanggaran hak asasi manusia serius, termasuk pembantaian warga sipil dan pembakaran rumah-rumah.
Duta besar itu mengatakan negara-negara G7 dalam KTT tersebut tampaknya akan membahas isu mendesak, seperti invasi Rusia ke Ukraina dan perubahan iklim. Namun, ditambahkannya bahwa situasi di Myanmar juga merupakan isu yang mendesak yang berdampak terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Ia menyerukan negara-negara G7 untuk mengangkat Myanmar sebagai salah satu agenda utama KTT itu.
Kyaw Moe Tun mendesak negara-negara G7 untuk mengirim pesan kuat guna mencegah dana masuk ke militer serta membantu para pengungsi yang memerlukan bantuan kemanusiaan.
Ditambahkannya, Jepang merupakan salah satu sahabat terdekat Myanmar dan Jepang memainkan peran penting dalam KTT tersebut sebagai negara tuan rumah.