Sebuah survei bagi warga Jepang berusia antara 10 hingga 18 tahun menunjukkan bahwa 40 persen menginginkan pemerintah untuk menjadikan pendidikan tinggi gratis sebagai prioritas utama kebijakannya bagi anak-anak.
Nippon Foundation melakukan survei daring itu yang mencakup 10.000 orang pada Maret, sebelum pemerintah meluncurkan Badan Anak-Anak dan Keluarga pada 1 April.
Para responden dapat memilih lebih dari satu jawaban. Pertanyaannya adalah apa yang mereka ingin pemerintah prioritaskan atas kebijakannya bagi anak-anak. Sebanyak 40 persen responden mengatakan ingin biaya pendidikan bagi sekolah menengah atas dan perguruan tinggi digratiskan.
Sebanyak 37 persen mengatakan ingin terciptanya masyarakat tanpa perundungan. Pilihan jawaban untuk perlindungan anak-anak dari kejahatan dan mendengarkan dengan saksama suara anak-anak yang sangat memerlukan pertolongan keduanya melampaui 30 persen.
Hanya sembilan persen responden mengatakan sangat mengetahui atau mengetahui soal kebijakan baru Jepang mengenai perlindungan hak asasi anak-anak dan menghargai opininya. Kebijakan itu diloloskan tahun lalu dan mulai diberlakukan 1 April lalu.
Sebanyak 30 persen mengatakan pernah mendengar soal kebijakan itu, sementara 62 persen menjawab belum pernah mendengarnya.
Takahashi Eriko dari Nippon Foundation mengatakan sejumlah anak-anak dalam survei itu menuliskan bahwa mereka merasa ragu untuk meminta pendidikan yang mereka inginkan karena kondisi keuangan orang tuanya.
Takahashi mengatakan pemerintah sebaiknya menyebarluaskan pengetahuan bahwa anak-anak memiliki hak untuk dihargai opininya. Pemerintah perlu menyusun langkah-langkah konkret untuk memperbaiki situasi ini.