Militer Myanmar memberikan amnesti atau pengampunan hukuman kepada lebih dari 2.000 tahanan politik. Namun, pemimpin de facto yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, tampaknya tidak termasuk di antara mereka.
Junta Myanmar mengumumkan melalui media milik pemerintah bahwa pihaknya berencana memberikan pengampunan kepada 2.153 tahanan politik pada Rabu (03/05/2023) yang merupakan hari libur penting bagi umat Buddha.
Para tahanan ini dilaporkan adalah orang-orang yang dinyatakan bersalah karena menyebarkan informasi palsu dan membahayakan militer sejak kudeta 2021.
NHK mengonfirmasi bahwa di antara mereka yang diberikan amnesti, setidaknya terdapat lima jurnalis.
Seorang aktivis prodemokrasi yang dibebaskan dari penjara di kota terbesar di Myanmar, Yangon, mengatakan kepada NHK bahwa ia akan dibebaskan pada Kamis (04/05/2023) setelah menjalani masa hukuman penuh. Ia menyebut pengampunan tersebut lelucon.
Aung San Suu Kyi dijatuhi hukuman gabungan 33 tahun penjara. Ia tampaknya tidak diampuni karena dakwaannya tidak sama dengan orang-orang yang dibebaskan.
Militer tampaknya memberikan grasi kepada para tahanan politik guna menepis kritik internasional atas serangan udara terhadap warga sipil serta langkah-langkah lainnya.