Para pemilik suara di Uzbekistan melalui sebuah referendum dilaporkan menyetujui paket amendemen konstitusi. Hal itu menciptakan kemungkinan presiden yang tengah menjabat terus berkuasa hingga 2040.
Media setempat melaporkan pada Senin (01/05/2023) bahwa lebih dari 90 persen pemberi suara mendukung amendemen yang diusulkan dalam referendum yang dilaksanakan Minggu (30/04/2023) itu.
Reformasinya mencakup perpanjangan masa jabatan presiden hingga tujuh tahun dari yang sebelumnya lima tahun. Selain itu, presiden yang tengah berkuasa ketika konstitusi direvisi akan dikecualikan dari aturan yang melarang masa jabatan lebih dari dua kali berturut-turut.
Ini artinya Presiden Shavkat Mirziyoyev yang menduduki jabatannya pada 2016 secara teori akan dapat terus berkuasa atas negara itu hingga 2040.
Mirziyoyev telah mengupayakan deregulasi ekonomi serta reformasi lainnya. Ia melepaskan pendekatan garis keras yang diambil pendahulunya menyusul kemerdekaan negara itu dari bekas Uni Soviet.
Pihak oposisi menyuarakan kekhawatiran mengenai amendemen itu, dengan mengatakan makin banyak kekuasaan bisa terkumpul di tangan Mirziyoyev.