Pengumuman Seoul baru-baru ini mengenai solusi atas sengketa kompensasi masa perang dengan Jepang memicu beragam reaksi dari masyarakat Korea Selatan.
Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa mengatakan langkah yang diumumkan oleh pemerintahan Presiden Yoon Suk-yeol pada Senin (06/03/2023) itu adalah langkah pertama yang berani menuju penyelesaian isu tersebut.
Rencananya adalah membuat sebuah yayasan yang terafiliasi dengan pemerintah Korea Selatan sebagai pihak yang membayar ganti rugi dan bukannya perusahaan Jepang kepada orang-orang yang mengatakan dirinya atau anggota keluarganya dipaksa bekerja untuk perusahaan-perusahaan tersebut selama Perang Dunia Kedua. Perusahaan-perusahaan itu diperintahkan oleh pengadilan tertinggi Korea Selatan pada 2018 untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat.
Beberapa anggota keluarga juga memberikan respons positif atas rencana itu dengan mengatakan ingin sengketa tersebut segera diselesaikan dengan cara apa pun.
Namun, salah seorang penggugat menolak rencana pemerintah tersebut dan berjanji tidak akan menerima uang sepeser pun dari yayasan yang diajukan itu. Para aktivis yang mendukung penolakan rencana tersebut oleh para penggugat menggelar unjuk rasa di pusat Kota Seoul, menyerukan pemerintah untuk menyingkirkan rencana terbaru itu.
Media Korea Selatan mengatakan Presiden Yoon diperkirakan akan melawat ke Jepang pada bulan ini untuk berbicara dengan Perdana Menteri Kishida Fumio. Yoon dilaporkan berencana untuk hadir dalam KTT G7 di Hiroshima pada Mei sebagai pengamat, setelah melawat ke Amerika Serikat pada April.