Sebuah laporan baru dari PBB menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat miskin di kota terbesar Myanmar, Yangon, makin memburuk setelah kudeta militer dua tahun lalu.
Program Pembangunan PBB (UNDP) merilis survei 3.000 orang yang tinggal kota tersebut.
Dikatakan bahwa seperempat di antara masyarakat yang tinggal di delapan distrik termiskin di Yangon sering kali tidak menerima pendapatan apa pun dalam 12 bulan terakhir.
Lebih dari 40 persen telah menjual aset-asetnya, seperti kendaraan, guna mendukung kehidupannya. Sebanyak 25 persen rumah tangga telah mengeluarkan anak-anaknya dari sekolah.
Pertempuran antara pasukan militer dan prodemokrasi meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
Pada Sabtu (25/02/2023), pasukan perlawanan menyerbu sebuah pos polisi junta berkuasa di negara bagian Karen, Myanmar tenggara. Laporan media mengatakan militer merespons dengan melepaskan tembakan, mengakibatkan sejumlah warga terluka.
Pekan lalu, Uni Eropa memberlakukan sanksi-sanksi baru terhadap sembilan orang dan tujuh entitas yang terhubung dengan junta, dengan mengatakan mereka telah meningkatkan kekerasan dan melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Namun, terdapat kekhawatiran yang meningkat bahwa pemberlakuan sanksi-sanksi oleh masyarakat internasional itu mungkin akan makin merusak ekonomi dan kehidupan rakyat Myanmar.