UU Referendum Nasional Yang Direvisi Disahkan

Parlemen Jepang telah mengesahkan sebuah undang-undang referendum nasional yang direvisi tiga tahun setelah sebuah UU terkait pertama kali diajukan kepada Parlemen untuk diperdebatkan.

Majelis Tinggi meloloskan UU tersebut guna mengubah UU itu pada Jumat (11/06/2021) dengan suara mayoritas dari Partai Demokratik Liberal (LDP), mitra koalisinya Partai Komeito, oposisi utama Partai Demokratik Konstitusional (CDP), dan lainnya. UU tersebut telah diloloskan di Majelis Rendah pada bulan lalu.

UU yang direvisi itu akan mengizinkan bagi pendirian TPS di stasiun kereta dan pusat perbelanjaan selama referendum nasional bagi revisi konstitusi.

UU juga menyebutkan murid SMK perikanan dapat memberikan suara di kapal selama latihan pelayaran jarak jauh.

Dalam pembahasan di Majelis Rendah mengenai UU tersebut, CDP meminta untuk menambah sebuah pasal yang menyebutkan langkah-langkah legislatif untuk membatasi iklan mengenai referendum di media akan dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun setelah UU yang direvisi itu diberlakukan. LDP menerima permintaan tersebut dan para pejabat kedua partai sepakat untuk meloloskan UU yang diubah tersebut dalam masa sidang Parlemen saat ini.