Penyelidikan Terhadap “Ketergantungan Pada Vendor Tertentu”

NHK mendapat informasi bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jepang telah meluncurkan investigasi terhadap sejumlah organisasi administratif guna mengetahui jika situasi yang disebut “ketergantungan pada vendor tertentu” mungkin telah mengakibatkan masalah terkait undang-undang antimonopoli.

“Ketergantungan pada vendor tertentu” adalah saat perusahaan Teknologi Informasi (IT) yang membangun sistem tertentu terus memonopoli perbaikan dan pemeliharaan sistem klien sebagai akibat dari spesifikasi unik sistem pendahuluan. Dalam kondisi tersebut, sulit bagi perusahaan lain untuk memenangkan kontrak.

Telah disebutkan bahwa ada kecenderungan bagi perusahaan tertentu untuk terus menerima pesanan dari organisasi administratif yang kekurangan spesialis di antara karyawannya.

Penyelesaian masalah ini merupakan tantangan besar dalam periode ketika digitalisasi pekerjaan administratif tengah digalakkan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha memulai survei bulan ini terhadap kontrak-kontrak bagi sistem informasi. Survei itu menargetkan 1.800 entitas administratif, yang mencakup kementerian dan badan-badan pemerintah pusat, provinsi, dan kota.

Profesor Kusunoki Shigeki dari Fakultas Hukum Universitas Sophia yang merupakan pakar kontrak pekerjaan publik mengatakan kecurangan penawaran pernah menjadi masalah besar, tetapi saat ini fokus perhatian adalah kecenderungan perusahaan tertentu memonopoli kontrak. Ia mengatakan perlu menciptakan sistem yang memungkinkan semua perusahaan untuk turut serta. Ia menekankan pentingnya secara tepat memahami isu teknis bagi tujuan ini.