Hong Kong Loloskan RUU Untuk Revisi UU Pemilu

Badan legislatif Hong Kong meloloskan sebuah rancangan undang-undang untuk merevisi undang-undang pemilihan umum dalam langkah yang dapat mengarah pada disisihkannya kubu-kubu prodemokrasi dari politik.

Pada Kamis (27/05/2021), Dewan Legislatif melalui suara mayoritas mengamendemen undang-undang yang terkait pemilihan kepala eksekutif dan anggota parlemen Hong Kong.

Cina memutuskan untuk memberlakukan sistem pemilihan baru dalam Kongres Nasional Rakyat pada bulan Maret. Dikatakan Hong Kong harus diperintah oleh "para patriot."

Berdasarkan sistem baru ini, sebuah komite seleksi akan menyaring para bakal calon. Mereka tidak akan diizinkan mencalonkan diri jika dianggap tidak loyal pada Beijing.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan dalam pernyataan pada Kamis bahwa "pemerintah Cina terus merongrong institusi demokratik Hong Kong." Ia mengatakan diloloskannya amendemen itu "sangat membatasi warga Hong Kong dari berpartisipasi secara berarti dalam pemerintahan sendiri dan serta membuat suaranya didengar."