Militer Myanmar: Pemerintahan Sipil Diupayakan

Jenderal senior militer Myanmar, Min Aung Hlaing, menyampaikan niatnya untuk mengupayakan perubahan ke pemerintahan sipil dalam wawancara pertamanya dengan media asing setelah kudeta.

Komentar Min Aung Hlaing dalam sebuah wawancara daring dengan Televisi Phoenix Hong Kong itu dirilis pada Sabtu (22/05/2021).

Ia mengatakan bahwa tujuan militer adalah membentuk sebuah negara federal yang berdasarkan demokrasi multipartai. Menurutnya, perubahan ini dapat terjadi dalam 12 atau 18 bulan jika keadaannya memungkinkan.

Min Aung Hlaing tampaknya mengindikasikan bahwa pemerintahan militer tersebut hanya sementara dalam upaya untuk mendapatkan pengertian dari para pengunjuk rasa antikudeta dan masyarakat internasional.

Ia tidak menyebutkan waktu pemilihan umum untuk meluncurkan sebuah pemerintahan sipil dalam bagian wawancara yang dirilis itu.

Jenderal tersebut menyangkal laporan media yang mengatakan lebih dari 800 warga sipil tewas dalam bentrokan dengan pasukan keamanan yang menembaki mereka. Sebuah kelompok hak asasi manusia di Myanmar melaporkan angka tersebut.

Min Aung Hlaing mengatakan korban jiwa yang sebenarnya adalah hingga 300. Ia mengatakan bentrokan juga menewaskan 47 orang dan lebih dari 200 orang dari pihak kepolisian terluka.