PM Kishida Akan Minta Maaf ke Penggugat Kasus Sterilisasi Paksa

Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio mengatakan pekan depan berencana untuk meminta maaf kepada penggugat dalam gugatan yang melibatkan sterilisasi paksa.

Langkah ini dilakukan setelah Mahkamah Agung Jepang memutuskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Eugenika yang sekarang sudah tidak berlaku, yang memaksa penyandang disabilitas tertentu untuk menjalani prosedur tersebut, tidak konstitusional dan memerintahkan pembayaran kompensasi.

Kishida mengatakan dalam rapat eksekutif Partai Demokratik Liberal (LDP) yang berkuasa pada Selasa (09/07/2024) bahwa dirinya akan bertemu dengan penggugat pada 17 Juli. Ia mengatakan pemerintah dengan jelas menyatakan sangat menyesal dan menyampaikan permintaan maaf yang mendalam.

Pemerintah berencana untuk melaksanakan prosedur pembayaran kompensasi berdasarkan putusan pengadilan dan juga mempertimbangkan skema kompensasi baru, dengan memperhitungkan penderitaan para korban dan usia lanjut mereka.

Dalam pertemuan dengan penggugat, Kishida diperkirakan akan menjelaskan skema kompensasi baru tersebut.