MA Jepang Putuskan UU Eugenika Inkonstitusional

Mahkamah Agung (MA) Jepang untuk pertama kalinya memutuskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Eugenika yang sudah tidak berlaku lagi sebagai inkonstitusional. Undang-undang itu memaksa orang-orang dengan disabilitas untuk menjalani operasi sterilisasi.

Orang-orang yang disterilkan secara paksa telah mengajukan tuntutan hukum di seluruh Jepang, dengan alasan bahwa perlakuan diskriminatif tersebut tidak konstitusional dan meminta kompensasi dari negara.

Pada Rabu (03/07/2024), majelis yang terdiri dari seluruh hakim MA mengambil keputusan atas lima putusan pengadilan tinggi di Sapporo, Sendai, Tokyo, dan Osaka.

Ketua Majelis Hakim Tokura Saburo menyatakan undang-undang yang sudah tidak berlaku itu inkonstitusional dan memerintahkan kompensasi dalam empat kasus.

Kasus di Sendai, yang pengadilan tinggi menolak tuntutan penggugat, dikembalikan ke pengadilan yang lebih rendah.

Ini adalah ke-13 kalinya sejak Perang Dunia Kedua berakhir MA memutuskan suatu ketentuan hukum tidak konstitusional.

Undang-Undang Perlindungan Eugenika berlaku selama 48 tahun hingga dibatalkan pada tahun 1996.

Undang-undang ini memungkinkan dokter menghilangkan fungsi reproduksi orang-orang dengan disabilitas mental atau intelektual. Sekitar 25.000 orang dilaporkan telah disterilkan, termasuk mereka yang diduga bersedia menjalani operasi.

Negara berpendapat bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kompensasi karena perpanjangan periode sejak operasi tersebut.