PBB: Myanmar Beli Lebih Banyak Avtur meski Dikenakan Sanksi

Sebuah laporan PBB mengatakan Myanmar mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli avtur, atau bahan bakar penerbangan, pada tahun lalu meskipun terdapat sanksi. Hal ini memungkinkan junta melakukan serangan udara tanpa pandang bulu terhadap sasaran sipil.

Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Myanmar, Tom Andrews, merilis laporan pada Rabu (26/06/2024) yang merinci pembiayaan militer dan cara memperoleh senjata.

Dikatakan bahwa Myanmar membeli setidaknya 80 juta dolar avtur pada 2023 melalui sistem perbankan internasional, yang merupakan peningkatan tahun ke tahun hampir 30 persen.

Laporan tersebut mengatakan serangan udara yang dilakukan junta terhadap sasaran sipil meningkat lima kali lipat selama enam bulan terakhir. Hal ini terjadi di saat militer kehilangan pos, wilayah, dan pasukannya karena kekuatan perlawanan.

Seorang penduduk desa di Bangladesh yang bertetangga mengatakan ia mendengar suara seperti serangan udara dalam beberapa hari terakhir. Ia menambahkan mereka panik dan warga di dekat perbatasan tidak bisa tidur.

Dokumen tersebut menyerukan masyarakat internasional untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi. Namun, laporan ini juga menyebutkan bahwa militer kini membeli bahan bakar melalui berbagai perantara, termasuk perusahaan dagang dan terminal penyimpanan bahan bakar sehingga sulit untuk melacak pengirimannya.

Sementara itu, laporan tersebut juga menunjukkan penurunan volume senjata dan pasokan militer yang diperoleh junta. Jumlah pembelian militer mencapai 253 juta dolar pada tahun fiskal 2023, sepertiga lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.

Pelapor itu menyebutkan penurunan drastis ekspor dari Singapura sebagai salah satu alasannya. Pemerintah Singapura meluncurkan penyelidikan terhadap transfer senjata dari entitas yang berbasis di negara itu pada tahun lalu.