Revisi UU Pengawasan Imigrasi Jepang Batasi Permohonan Suaka

Jepang mulai memberlakukan revisi Undang-Undang Pengendalian Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi pada Senin (10/06/2024). Pemberlakuan UU ini menyebabkan warga negara asing yang telah mengajukan permohonan suaka sebanyak tiga kali atau lebih dapat dideportasi kecuali mempunyai alasan yang masuk akal.

Otoritas mengatakan beberapa orang asing berupaya menghindari deportasi dengan menyalahgunakan sistem yang menangguhkan deportasi selama proses permohonan suaka.

Revisi UU ini juga mengizinkan orang yang akan dideportasi untuk tinggal di bawah pengawasan orang yang diberikan kewenangan, bukan di fasilitas penahanan.

Sebelumnya Badan Layanan Imigrasi melakukan penahanan dan pemeriksaan yang berkepanjangan terhadap para pencari suaka yang berulang kali menolak meninggalkan Jepang ke negara asalnya.

Badan tersebut menambahkan bahwa situasi itu menyulitkan perlindungan segera bagi mereka yang membutuhkan.

Namun, kelompok dukungan orang asing menunjukkan bahwa revisi UU itu memiliki kelemahan, seperti tidak dapat menjamin transparansi dan keadilan yang memadai dalam pemeriksaan suaka.

Kelompok itu mengatakan undang-undang tersebut dapat mendeportasi para pencari suaka ke negara-negara yang mungkin akan menindas mereka.