PM Jepang Instruksikan Pemerintah Percepat RUU Pertahanan Siber Aktif

Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio menginstruksikan pemerintah untuk mempercepat upaya guna memperkenalkan sistem dalam mencegah serangan siber di negara ini dengan menciptakan rancangan undang-undang yang diperlukan sesegera mungkin.

Panel pakar pemerintah mengadakan pertemuan pertamanya pada Jumat (07/06/2024) untuk membahas penerapan yang disebut sebagai "pertahanan siber aktif".

Kishida dan Menteri Transformasi Digital Kono Taro juga menghadiri pertemuan tersebut.

Kishida mengatakan peningkatan kemampuan pertahanan siber telah menjadi masalah yang makin mendesak di tengah situasi keamanan saat ini.

Ia meminta panel itu untuk secara aktif memperdebatkan masalah ini dan segera melaporkan hasilnya. Ia menginstruksikan Kono untuk menyusun RUU yang diperlukan sesegera mungkin.

Kono meminta panel tersebut menyusun pandangannya dalam beberapa bulan.

Di bawah sistem yang direncanakan pemerintah untuk diterapkan ini, diperkirakan tersangka serangan siber dapat diidentifikasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari operator telekomunikasi. Sistem tersebut diharapkan dapat meretas kemungkinan sumber serangan semacam itu dan melumpuhkannya sebelum dapat melakukan serangan.

Panel ini diharapkan membahas secara spesifik tentang seperti apa seharusnya sistem tersebut.

Persoalan lainnya adalah bagaimana mencegah sejumlah tindakan berdasarkan sistem ini agar tidak melanggar jaminan Konstitusi yang memastikan kerahasiaan sarana komunikasi apa pun.