Reaksi Pendukung HAM Jepang terhadap Laporan Kelompok Kerja PBB

Para pendukung isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Jepang mengadakan konferensi pers setelah dirilisnya laporan kelompok kerja Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Kelompok Kerja Bisnis dan Hak Asasi Manusia merilis laporan tersebut berdasarkan survei pertama yang dilakukan di Jepang pada bulan Juli dan Agustus tahun lalu.

Laporan tersebut mengacu pada skandal pelecehan seksual yang melibatkan Johnny Kitagawa, mendiang pendiri agensi bakat besar yang sebelumnya bernama Johnny & Associates yang kini bernama Smile-Up, dan isu jam kerja yang panjang di industri animasi.

Laporan tersebut juga menekankan tantangan-tantangan dalam mengatasi diskriminasi terhadap kelompok LGBTQ dan kondisi kerja bagi pemagang kerja teknis asing.

Dalam konferensi pers di Tokyo pada Kamis (30/05/2024), sebuah LSM HAM internasional menyatakan bahwa laporan tersebut mencakup 25 rekomendasi kelompok kerja itu bagi pemerintah Jepang dan 10 rekomendasi untuk perusahaan-perusahaan di negara ini.

LSM tersebut menambahkan bahwa laporan itu juga menyebutkan bahwa tantangan HAM yang sistemis di Jepang tidak ditangani secara memadai.

Salah satu peserta konferensi pers lainnya adalah Muraki Maki, pemimpin kelompok yang berupaya menyelesaikan masalah yang melibatkan komunitas LGBTQ Jepang.

Muraki mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk berbuat lebih banyak agar meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai LGBTQ, mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi HAM, dan memberikan pemulihan bagi masyarakat. Ia menyerukan pembentukan badan HAM yang independen.

Muraki juga menyerukan tindakan efektif terhadap ujaran kebencian di internet, yang juga dirujuk dalam laporan tersebut.

Hiramoto Junya, yang sebelumnya memimpin kelompok yang diduga menjadi korban Johnny Kitagawa, mengutip pernyataan kelompok kerja tersebut dalam laporannya yang mengatakan "tindakan tersebut masih jauh dari dapat memenuhi kebutuhan para korban".

Wakil ketua kelompok korban, Ishimaru Shimon, mengatakan bahwa ia ingin orang-orang di media mengingat bahwa laporan tersebut menunjukkan keterlibatan media dalam skandal pelecehan seksual.

Laporan kelompok kerja itu diperkirakan akan diserahkan ke Dewan HAM PBB pada akhir Juni.