Kelompok Kerja PBB Serukan Jepang Bentuk Lembaga HAM Nasional

Kelompok kerja Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyerukan Jepang untuk membentuk lembaga hak asasi manusia nasional, yang merupakan satu dari berbagai rekomendasinya.

Kelompok Kerja Bisnis dan Hak Asasi Manusia merilis laporan berdasarkan survei pertama yang dilakukan di Jepang antara Juli dan Agustus tahun lalu.

Laporan itu menyebutkan bahwa kelompok tersebut sangat prihatin dengan tidak adanya lembaga hak asasi manusia nasional di Jepang dan ketidakhadiran lembaga tersebut dapat secara signifikan menghambat akses terhadap keadilan dan pemulihan yang efektif. Laporan tersebut menyerukan pembentukan lembaga semacam itu.

Laporan ini juga menyebutkan isu kesenjangan gender dalam upah dan rendahnya keterwakilan perempuan di posisi eksekutif, serta upah dan kesehatan pekerja yang terlibat dalam dekontaminasi dan pembongkaran PLTN Fukushima Daiichi yang rusak. Laporan tersebut juga menyatakan jam kerja yang panjang di industri animasi.

Komentar pemerintah Jepang juga telah dipublikasikan bersamaan dengan laporan itu. Tokyo mengatakan pihaknya yakin sejumlah pernyataan dalam laporan tersebut mengandung hal-hal yang tampaknya tidak benar secara faktual atau merupakan pernyataan sepihak.

Pengacara Ogawa Ryutaro, sekretaris jenderal LSM internasional Human Rights Now, mengatakan kelompok kerja tersebut mengajukan banyak usulan yang menyerukan pemerintah untuk memperbaiki sistem agar perusahaan dapat memenuhi tanggung jawab dalam menghormati HAM. Ia juga mengatakan meskipun laporan itu tidak mengikat secara hukum, hal tersebut perlu ditanggapi dengan serius serta dilakukan upaya guna mempersempit kesenjangan dengan standar internasional berdasarkan rekomendasi itu.

Laporan tersebut diperkirakan akan diserahkan ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada akhir Juni.