Taiwan Sahkan RUU untuk Tingkatkan Kekuasaan Legislatif

Badan legislatif Taiwan yang dikuasai oposisi telah meloloskan langkah-langkah untuk memperluas kewenangannya, sehingga memberikan tekanan pada Presiden baru Taiwan Lai Ching-te dan pemerintahan minoritasnya.

Parlemen Taiwan menyetujui rancangan undang-undang tersebut pada Selasa (28/05/2024). Partai oposisi terbesar pertama dan kedua, Partai Kuomintang dan Partai Rakyat Taiwan memimpin pembahasan tersebut.

Revisi tersebut termasuk memberikan wewenang yang lebih besar kepada anggota parlemen untuk menyelidiki pemerintah dan mengubah hukum pidana.

Berdasarkan perubahan tersebut, presiden diharuskan membuat laporan rutin dan menghadapi pertanyaan dari anggota parlemen. Pejabat pemerintah juga dapat dikenakan hukuman jika menolak menjawab pertanyaan atau memberikan dokumen.

Partai-partai oposisi ingin memperkuat pembatasan terhadap pemerintahan dengan memperluas kewenangannya, sementara Partai Progresif Demokratik yang berkuasa berupaya menggagalkan pengesahan undang-undang tersebut. Kedua belah pihak terlibat perdebatan yang sengit.

Saat pemungutan suara mengenai rancangan undang-undang tersebut diadakan, perselisihan terjadi di antara para anggota parlemen dan ruang sidang menjadi kacau balau. Pemungutan suara berlangsung hingga larut malam sebelum RUU tersebut disahkan dengan dukungan suara terbanyak.