Macron Tunda RUU Reformasi Pemungutan Suara Kaledonia Baru

Presiden Prancis Emmanuel Macron melawat ke Kaledonia Baru pada Kamis (23/05/2024) dan berupaya mencari cara untuk mengakhiri kerusuhan yang telah berlangsung selama lebih dari sepekan. Ia mengadakan konferensi pers di ibu kota Noumea pada Jumat (24/05/2024) dan mengatakan bahwa untuk saat ini dirinya tidak akan memaksakan undang-undang yang memicu kerusuhan.

Macron menambahkan ia berharap dalam waktu satu bulan kekerasan akan berhenti dan kesepakatan umum antara masyarakat di wilayah Pasifik Selatan itu akan "bergerak maju".

Para anggota parlemen Prancis memprovokasi kerusuhan pekan lalu dengan meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) baru. Mereka ingin memperluas hak memilih untuk mencakup orang-orang yang telah tinggal di wilayah tersebut setidaknya selama 10 tahun.

Namun, kelompok prokemerdekaan, terutama masyarakat adat Kanak, yang merupakan 40 persen populasi, menentang rencana tersebut. Mereka khawatir perubahan itu akan menguntungkan pemilih yang pro-Prancis.

Macron mengerahkan ribuan personel keamanan untuk menghentikan kerusuhan. Ia mengatakan mereka akan tetap di sana selama diperlukan untuk memulihkan ketertiban.

Ia meminta para pemimpin di kedua pihak yang berbeda pendapat untuk menyerukan ketenangan dan mulai berunding kembali. Macron mengatakan bersedia menunggu beberapa pekan hingga mereka menemukan solusinya meskipun ia menambahkan bahwa RUU reformasi pemilu bukanlah sesuatu yang bisa "dibuang begitu saja".

Macron mengakui banyak warga yang menghadapi lebih banyak diskriminasi. Beberapa orang di komunitas Kanak mengatakan orang-orang berbicara tentang kesetaraan, tetapi mereka sendiri percaya bahwa hal itu tidak pernah ada.