Majelis Rendah Jepang Loloskan RUU Pemeriksaan Catatan Kejahatan Seksual

Majelis Rendah Parlemen Jepang meloloskan rancangan undang-undang yang bertujuan melindungi anak-anak dari pelecehan seksual. RUU ini akan memungkinkan pemeriksaan latar belakang catatan kejahatan seksual bagi pencari kerja di sektor pengasuhan anak.

Sidang pleno Majelis Rendah pada Kamis (23/05/2024) dengan suara bulat menyetujui RUU tersebut, yang dikenal sebagai Layanan Pengungkapan dan Pembatasan Inggris (DBS) versi Jepang. RUU itu diajukan ke Majelis Tinggi untuk dibahas.

Setelah diberlakukan, peraturan ini akan memungkinkan pengelola sekolah dan fasilitas anak lainnya memperoleh informasi mengenai dakwaan kejahatan seksual pencari kerja dari Kementerian Kehakiman. Akses terhadap catatan tersebut bisa didapatkan melalui Badan Anak dan Keluarga.

Sekolah, tempat penitipan anak, fasilitas kesejahteraan anak, dan lembaga bersertifikat lainnya wajib melakukan pemeriksaan.

RUU tersebut memerinci pelanggaran seksual tertentu yang harus dicakup. Kejahatan tersebut antara lain melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan pelanggaran hukum terkait pornografi anak.

Jika pelaku kejahatan dijatuhi hukuman penjara, catatannya dapat diakses selama 20 tahun setelah menjalani hukuman.

Komite khusus Majelis Rendah sebelumnya telah menyetujui resolusi tambahan untuk RUU tersebut. Komite itu menyerukan untuk mempertimbangkan kemungkinan perluasan cakupan kejahatan seksual tertentu dengan memasukkan pencurian pakaian dalam dan penguntitan.