Korut Kecam Rencana Mekanisme Pemantauan Sanksi Baru

Korea Utara mengecam Amerika Serikat (AS), Jepang, dan negara-negara lain atas perjanjian bersama negara-negara itu untuk menciptakan mekanisme baru guna memantau sanksi terhadap Korea Utara.

Duta Besar Korea Utara untuk PBB Kim Song melontarkan kritik tersebut pada Minggu (05/05/2024) melalui Kantor Berita Pusat Korea yang dikelola pemerintah.

Panel ahli Dewan Keamanan PBB memantau penerapan sanksi terhadap Korea Utara selama 15 tahun. Namun, mandat tersebut berakhir pada 30 April setelah Rusia memveto resolusi pembaruannya.

Hal ini mendorong 49 negara dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bersama keesokan harinya yang menyerukan mekanisme baru untuk menggantikan panel PBB tersebut.

Kim Song mengatakan AS dan negara-negara Barat lainnya harus memikirkan secara mendalam kegagalan kebijakannya yang bermusuhan terhadap Korea Utara. Ia menambahkan bahwa jika AS dan para pengikutnya terus-menerus menerapkan kebijakan permusuhan yang ketinggalan zaman, negara-negara itu akan menghadapi kekalahan strategis yang lebih menyedihkan.

Sumber yang memahami Korea Utara mengatakan kepada NHK bahwa berakhirnya mandat panel PBB itu akan memfasilitasi perdagangan Korea Utara dan memungkinkan negara tersebut mengekspor lebih banyak barang, termasuk sumber daya mineral.

Para ahli menyuarakan kekhawatiran bahwa Korea Utara akan mempercepat pelanggaran sanksinya.