Penguasa militer di Myanmar untuk sementara waktu menangguhkan penerbitan izin bagi laki-laki bepergian ke luar negeri untuk urusan bekerja. Langkah itu tampaknya untuk mencegah penghindaran wajib militer.
Media independen dan Kedutaan Besar Jepang di Myanmar mengatakan kementerian tenaga kerja yang dikendalikan militer mengungkapkan bahwa penangguhan tersebut dimulai pada Rabu (01/05/2024).
Menurut pihak-pihak tersebut, kementerian tidak memberikan alasan yang jelas atas langkah tersebut atau mengatakan berapa lama tindakan itu akan diberlakukan.
Kekurangan prajurit menghambat militer Myanmar, yang merebut kekuasaan melalui kudeta tiga tahun lalu tetapi menghadapi pertempuran yang makin intensif dengan kekuatan prodemokrasi dan milisi etnis.
Junta mengumumkan wajib militer bagi orang berusia 18 tahun ke atas pada Februari dan mulai memanggil warga negara.
Tindakan ini telah mendorong banyak anak muda mengungsi ke negara tetangga, Thailand, atau bergabung dengan pejuang prodemokrasi.
Pembatasan perjalanan terbaru ini dapat berdampak pada Jepang, karena beberapa perusahaan bergantung pada sistem pemagangan untuk mendapatkan tenaga kerja tambahan. Kebijakan baru yang diterapkan oleh Myanmar ini akan berlaku bagi pria yang ingin datang ke Jepang sebagai pekerja magang teknis.