Sejumlah Negara Cari Mekanisme Baru Pantau Sanksi Korut

Sebanyak 49 negara dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan mekanisme baru untuk memantau sanksi terhadap Korea Utara.

Panel ahli Dewan Keamanan PBB yang ditugaskan untuk misi ini dibubarkan pada 30 April setelah Rusia memveto resolusi untuk memperpanjang masa tugasnya. Panel tersebut memberikan laporan dan analisis tentang upaya Korea Utara menghindari sanksi serta melanjutkan program pengembangan nuklir dan rudal.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield membacakan pernyataan bersama di markas besar PBB di New York pada Rabu (01/05/2024).

Ia mengatakan penggunaan veto oleh Rusia merenggut informasi dan panduan penting bagi negara-negara anggota PBB guna menerapkan langkah-langkah yang disahkan oleh Dewan.

Ia juga mendesak Korea Utara untuk meninggalkan program senjata pemusnah massal dan rudal balistik.

Linda Thomas-Greenfield mengatakan, “Mengingat keharusan bagi semua negara anggota untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan yang relevan, dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku panel, kita sekarang harus mempertimbangkan cara melanjutkan akses terhadap analisis yang objektif dan independen.”

Ia menambahkan, "Kami berharap dapat bekerja sama dengan semua negara anggota untuk mewujudkan hal tersebut."