Mandat Panel PBB Pemantau Sanksi Korea Utara Akan Berakhir

Mandat panel PBB untuk memantau penerapan sanksi terhadap Korea Utara akan berakhir pada Selasa (30/04/2024), menyusul veto Rusia terhadap kelanjutan panel itu.

Bulan lalu, Rusia memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang akan memperpanjang mandat panel tersebut.

Diluncurkan pada tahun 2009, panel ini mengkaji bagaimana Pyongyang menghindari sanksi serta melanjutkan program pengembangan nuklir dan rudalnya. Kelompok itu mengeluarkan laporan dua kali tiap tahun.

Dokumen terbaru mengatakan 40 persen program senjata pemusnah massal Korea Utara didanai oleh "langkah siber terlarang", dengan mengutip laporan satu negara anggota PBB.

Panel tersebut juga mengatakan sedang menyelidiki dugaan pasokan senjata Korea Utara ke Rusia. Transfer semacam itu merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB.

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Linda Thomas-Greenfield telah mengisyaratkan bahwa AS akan bekerja sama dengan Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara lain untuk menciptakan mekanisme baru guna memeriksa penghindaran sanksi.

Takeuchi Maiko, mantan anggota panel itu, mengatakan kepada NHK bahwa dirinya yakin Rusia memveto resolusi tersebut untuk memudahkan negara itu menghindari sanksi guna mengimpor amunisi dari Korea Utara serta melakukan hal-hal lain.

Ia mengisyaratkan pandangannya bahwa Korea Utara telah menjadi negara yang diperlukan bagi Rusia, karena Pyongyang menyediakan rudal balistik dan amunisi ke negara tersebut di tengah invasi Rusia ke Ukraina.

Takeuchi mengatakan Rusia mungkin juga ingin menciptakan kewajiban balas budi dari Pyongyang, agar Korea Utara terus memasok rudal dan amunisi.

Takeuchi juga berbicara tentang dampak yang mungkin timbul dari berakhirnya mandat panel tersebut. Ia mengatakan Pyongyang dapat mengambil keuntungan dari situasi ini dengan mengirim pekerja ke negara lain dan mengekspor mineral.