Revisi UU Pengendalian Imigrasi Jepang Dikritik Sejumlah Pihak

Para pengacara dan organisasi yang mendukung orang asing di Jepang mengecam keras revisi undang-undang pengendalian imigrasi yang mulai berlaku pada Senin (10/06/2024).

Berdasarkan revisi, Undang-Undang Pengendalian Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi, warga negara asing yang telah mengajukan permohonan status suaka sebanyak tiga kali atau lebih akan dideportasi kecuali mereka memiliki alasan yang masuk akal.

LSM Asosiasi Pengungsi Jepang menyatakan bahwa para pencari suaka menolak deportasi karena mereka termasuk orang-orang yang berisiko ditindas di negara asalnya.

Organisasi tersebut menegaskan bahwa beberapa orang yang mengajukan status pengungsi beberapa kali atau mereka yang menghadapi deportasi sebelumnya diakui sebagai pengungsi atau diberikan izin untuk tinggal di Jepang atas dasar kemanusiaan.

LSM tersebut mengatakan berbahaya jika mengelompokkan semua pencari suaka ke dalam satu kategori.

Pihak lainnya menyatakan skeptis terhadap peraturan baru yang membolehkan mereka yang terancam dideportasi untuk tetap berada di Jepang di bawah pengawasan individu yang berwenang ketimbang di fasilitas penahanan.

Pengacara dan kelompok pendukung orang asing sebagai penjamin mengatakan bahwa pengawas diharuskan melapor kepada otoritas imigrasi dan terancam dikenakan hukuman jika gagal melakukan hal tersebut.

Mereka memperkirakan orang-orang yang bertindak sebagai penjamin mungkin akan menghindari pekerjaan sebagai pengawas karena tanggung jawab yang berat.

Kelompok pendukung menyatakan bahwa makin sedikit orang yang akan mengambil peran tersebut, sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah warga negara asing yang ditahan di fasilitas penahanan untuk jangka waktu yang lebih lama.